Wapres : Dana Desa Sudah Mencapai Rp 47 Triliiun

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Antara)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Antara)

Selasa, 26 April 2016 | 06:22

Yogyakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan nilai transfer ke daerah selama 10 tahun terakhir mencapai sebesar Rp 220 Triliiun bahkan sudah meningkat menjadi Rp 770 Triliyun di tahun ini.

Menurut JK, pemerintah pusat berharap dana yang terlah digelontorkan dapat dimanfaatkan dengan baik. “Itu artinya hak diberikan oleh pusat maka kewajiban harus dilaksanakan,” kata Wapres, dalam sambutannya saat Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XX, di Alun-alun Wates Kulonprogo, Senin (25/4).

Dikatakan JK, otonomi daerah membutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang memiliki idealisme, inovasi dan kreativitas untuk menyejahterakan masyarakat. Karena kesejahteraan rakyat sangat tergantung pemimpinnya, pemimpin juga harus punya kemampuan.

Lebih lanjut JK menegaskan hanya dengan memiliki pemimpin yang kreatif, inovasi dan idealisme yang baik, daerah akan maju sejahtera.

“Otoda harus bisa mendorong potensi masyarakat, karena itu dibutuhkan kreativitas masyarakat, supaya Otda bisa menggerakkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan,” ucapnya.

Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menekankan pelaksanaan pembangunan diserahkan ke daerah. Dengan demikian, lanjut JK, daerah memiliki tanggungjawab dalam mencapai keberhasilan, termasuk dalam upaya pemerataan otonomi yang selama ini berjenjang.

Wapres juga mengatakan, peran pemerintah desa saat ini jadi ujung-tombak kesejahteraan, mengingat dana desa tahun ini sudah mencapai Rp 47 Triliiun dan dipastikan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya.

“Sekarang yang dibutuhkan adalah peningkatan kualitas aparat desa. Tanpa itu dana akan sia-sia. Itu juga tugas gubernur dan bupati serta walikota untuk menjaga hal tersebut,” kata JK.

Namun JK berpesan, pembangunan daerah jangan hanya diartikan sebagai proyek untuk membesarkan perkantoran, tetapi yang terpenting untuk pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum seperti jalan, jembatan, prasarana pertanian dan lainnya.

“Bukan hanya kantor megah dan rumah jabatan besar, tapi berikan kesejahteraan, inisiatif dan prakarsa besar kepada masyarakat. Semua ditentukan oleh kepemimpinan, tergantung gubernur, bupati hingga pemdesnya karena masyarakat ikut dalam kepemimpinan itu,” ucap JK.

Fuska Sani Evani/CAH

Suara Pembaruan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *