AD/ART

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI BADAN USAHA MILIK DESA SE-INDONESIA

MUKADIMAH

 

Desa dalam konteks wilayah administrasi maupun kawasan, merupakan faktor strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.Dalam perspektif pembangunan perkonomian, desa dengan karakteristik wilayahnya, merupakan lumbung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dibutuhkkan untuk menggerakan aktivitas perekonomian.Interaksi desa-kota juga menempatkan desa sebagai pendukung (hinterland) sekaligus penyedia pasokan sumber daya alam bagi berjalannya kehidupan dan aktivitas di perkotaan. Kondisi dan perkembangan yang berlangsung saat ini, menuntut pemerintah desa beserta masyarakatnya untuk dapat mengelola dan mendayagunakan potensi desa secara berkelanjutan melalui pendekatan bisnis dan manajemen usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa meninggalkan ciri dan kearifan lokal, sehingga desa dapat berkembang dan menjaga eksistensinya dalam sistem perekonomian regional, nasional, dan global.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar pembangunan dan pengembangan ekonomi desa dalam menjawab tantangan dan potensi sistem perekonomian yang berkembang saat ini. BUMDes merupakan wadah yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi sekaligus mengemban orientasi pada pelayanan umum dan pembangunan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk, dikelola, dan dikembangkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa dan disesuaikan dengan karakteristik potensi sumber daya dan budaya lokal yang dimiliki masing-masing desa, untuk memfasilitasi, memperkuat, menjaga keberlangsungan, serta mengembangkan usaha dan aktivitas ekonomi produktif yang dilakukan warga desa. Kebijakan pembangunan juga telah memprioritaskan BUMDes sebagai pengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga peran dan eksistensi desa dalam pembangunan daerah dan nasional.

Dalam menjalankan peran dan usahanya tersebut, BUMDes tentunya dihadapkan pada isu-isu strategis yang berpotensi pada ketidakmampuan BUMDes dalam menggerakan dan mengembangkan ekonomi desa.Pengembangan usaha dan aktivitas ekonomi produktif di desa tidak hanya dapat bermodalkan pada kepemilikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa. Dibutuhkan pula dukungan sumber daya dan jejaring dalam aspek modal, kelembagaan, pasar, ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi, dan berbagai sumber daya lainnya,  sehingga BUMDes dapat berperan optimal dalam memberdayakan dan mengembangkan usaha dan aktivitas ekonomi produktif di desa. Integrasi berbagai sumber daya tersebut yang diselaraskan dengan kearifan dan budaya lokal yang dimiliki desa, dibutuhkan agar kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi perekonomian dan pembangunan nasional, regional, dan global. Perkembangan di tingkat regional dan global dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun sistem pasar bebas seperti MEA dan AFTA di tingkat Asean, APEC di tingkat Asia Pasific, hingga FTA di tingkat dunia juga akan memberikan pengaruh bagi perkembangan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi desa.

Memperhatikan tantangan dan potensi global tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu wadah komunikasi serta fasilitasi penguatan dan pengembangan BUMDes sehingga dapat menjadi lokomotif bagi pertumbuhan dan pengembangan perekonomian pedesaan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, maka dibentuk Asosiasi Badan Usaha Milik Desa se-Indonesia yang disingkat BUMDESINDO, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

  1. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk dari organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian.
  2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang didirikan, bekerja dan berkiedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Asosiasi Badan Usaha Milik Desa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Badan Usaha-Badan Usaha Milik Desa di seluruh Indonesia yang telah memiliki usaha yang bergerak di sektor pedesaan.
  4. Anggota biasa, disingkat AB adalah Badan Usaha Milik Desa yang telah memiliki ijin usaha bergerak dalam bidang usaha yang seluas-luasnya.
  5. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB adalah para pengusaha/badan hukum serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian kepada usaha-usaha pedesaan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

 

Pasal 2

Nama

 

  1. Organisasi ini bernama Asosiasi Badan Usaha Milik Desa se-Indonesia disinghkat BUMDESINDO dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut sebagai Asosiasi.
  2. Asosiasi pada tingkat nasional dinamakan Asosiasi Badan Usaha Milik Desa yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Nasional, disingkatDPN BUMDESINDO.
  3. Asosiasi pada tingkat propinsi dinamakan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Badan Usaha Milik Desa, disingkat DPW BUMDESINDO disertai dengan nama propinsi yang bersangkutan.
  4. Asosiasi pada tingkat Kabupaten/Kota dinamakan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Usaha Milik Desa, disingkat DPD BUMDESINDO disertai dengan nama kabupaten/kota dan propinsi yang bersangkutan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

      Asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

  1. DPW BUMDESINDOberkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersangkutan.
  2. DPD BUMDESINDO berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Daerah Kerja

     Daerah kerja Asosiasi meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  1. Daerah kerja DPW BUMDESINDO meliputi seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan.
  2. Daerah kerja DPD BUMDESINDO meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

 

Pasal 5

Jangka Waktu

 

Asosiasi didirikan pada tanggal 31 Desember 2015 untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan pendirian Dewan Pendiri dan selanjutnya setelah diadakan Musyawarah Nasional Pertama Para Pendiri menjadi Anggota Dewan Pembina, yang terdiri dari :

  1. Pupun Purwana
  2. Ratno Soegiarto
  3. Efrizal Syarief
  4. Asep Devie Saputra
  5. Siti Aisyah TW
  6. Guntoro Suwarno
  7. Ibnu Darmawan

Pasal 6

Pengurus

 

Untuk periode pertama ini, Para Pendiri dan/atau Dewan Pembina meraNGKAP SEBAGAI Dewan Pengurus Nasional sampai dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pertama, sebagai berikut :

Dewan Penasehat           : Ahmad Yani

Ibnu Darmawan

Irianto Subiakto

Ketua Umum                     : Pupun Purwana

Wakil Ketua Umum         : Guntoro Soewarno

Sekretaris Jenderal         : Efrizal Syarief

Wk. Sekretaris Jenderal : Nanang Kusmardiyanto

Bendahara Umum           : Ratno Soegiarto

Wk. Bendahara Umum  : Duke Rahmat

Ketua-Ketua Bidang

Pengembangan Kelembagaan                                   : Hilmi Rahman Ibrahim

Pembinaan dan Pengembangan Usaha                  : Sribimo Ariotejo

Pengembangan Jaringan dan Kemitraan               : Siti Aisyah TW

Pengembangan Potensi dan Promosi Usaha        : Asep Devie S A

Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan                   : Mastiar

Pengembangan Wilayah dan Daerah                      : Suryo Dharmasto

BAB III

VISI DAN MISI

 

Pasal 7

Visi

 

Menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan.

Pasal 8

Misi

 

  1. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun global.
  2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan profesional.
  3. Melindungi dan memberdayakan seluruh badan usaha milik desa seluruh Indonesia terutama anggota.
  4. Mewujudkan sinergi dan jejaring antar BUMDES dan usaha lain dalam meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan.
  5. Mempromosikan usaha pedesaan Indonesia diberbagai lembaga nasional dan internasional.

BAB IV

AZAS, SIFAT, DAN TUJUAN

 

Pasal 9

Azas

 

Asosiasi berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10

Sifat

 

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatannya Asosiasi bersifat mandiri, tidak mencari keuntungan, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik.

 

Pasal 11

Tujuan

 

Asosiasi bertujuan mengembangkan, meningkatkan dan melindungi usaha para anggotanya, serta memberikan dukungan kepada para anggota untuk berinisiatif dan berinovasi demi kemajuan usaha.

 

 

 BAB V

FUNGSI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

 

Pasal 12

Fungsi

 

Asosiasi berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi bagi pengusaha BUMDES dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya mengenai hal-hal yang menyangkut usaha dan pengembangan usaha.

 

Pasal 13

Ruang Lingkup Kegiatan

 

Ruang lingkup kegiatan Asosiasi adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan anggota dalam bidang usaha dan pengembangan usaha di tingkat desa, nasional, regional dan global sesuai dengan aspirasi dan kepentingan seluruh anggota yang dituangkan dalam bentuk Garis-Garis Besar Kebijakan dan Program Kerja Organisasi serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 14

Keanggotaan 

  1. Keanggotaan Asosiasi terdiri dari :
  • Anggota Biasa (AB)
  • Anggota Luar Biasa (ALB)
  1. Untuk menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Pengesahan Anggota 

  1. Pengesahan keanggotaan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan PengurusNasional
  2. Pengesahan keanggotaan diwujudkan berupa Sertifikat keanggotaan yang jangka waktunya diatur dalam Aanggaran Rumah Tangga (ART).

 

Pasal 16

Hak Anggota 

  1. Anggota Biasa mempunyai :
  2. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub;
  3. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran, pendapat dan pernyataan dalam Munas/Munaslub dan perangkat lainnya pada Asosiasi;
  4. Hak dipilin, adalah hak untuk ikut pemilihan dalam forum Munas/Munaslub;
  5. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan Asosiasi dalam menjalankan usahanya;
  6. Anggota Biasa mempunyai hak untuk duduk di kepengurusan Asosiasi dengan mewakili satu orang pengurus BUMDES dan mendapat kuasa dari BUMDES yang bersangkutan.
  7. Anggota Luar Biasa mempunyai :
  8. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub;
  9. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran, pendapat dan mengajukan pertanyaan dalam Munas/Munaslub dan perangkat lainya pada Asosiasi; dan
  10. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan Asosiasi dalam menjalankan usahanya.

Pasal 17

Kewajiban Anggota

Setiap anggota Asosiasi  berkewajiban :

  1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua keputusan Munas/Munaslub dan ketentuan-ketentuan Asosiasi lainnya.
  2. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

 

Pasal 18

Pemberhentian Anggota 

  1. Pemberhentian keanggotaan dilakukan apabila :
  2. Izin keanggotaan yang bersangkutan berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan;
  3. Izin usaha anggota yang bersangkutan dicabut secara tetap oleh pemerintah;
  4. Anggota yang bersangkutan tidak mematuhi keputusan Munas/Munaslub dan ketentuan-ketentuan Asosiasi lainnya;
  5. Anggota yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
  6. Pemberhentian keanggotaan dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasonal Asosiasi.
  7. Bagi anggota yang keberatan diberhentikan sesuai Pasal 15 ayat 1 huruf c, dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Pertimbangan Asosiasi.

 

BAB VI

ORGANISASI DAN ORGANISASI

 

Pasal 19

 Organisasi

 

Jenjang organisasi terdiri dari :

  1. Organisasi di tingkat nasional adalah DPN BUMDESINDO
  2. Organisasi di tingkat propinsi adalah DPW BUMDESINDO diikuti dengan propinsi yang bersangkutan.
  3. Organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah DPD BUMDESINDO diikuti dengan kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

Pasal 20

Kelengkapan Organisasi

 

Kepengurusan organisasi terdiri dari :

  1. Kepengurusan tingkat nasional terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Nasional.
  2. Kepengurusan tingkat propinsi terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Wilayah.
  3. Kepengurusan tingkat Kabupaten/kota terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah.
  4. Bilamana diperlukan Asosiasi diperbolehkan mengangkat Dewan Pertimbangan.

 

Pasal 21

Dewan Pembina 

  1. Dewan Pembina adalah perangkat organisasi yang terdiri Dewan Pendiri anggota yang dipilih dan diangkat dalam Munas/Munaslub melalui pemilihan sebagaimana diatur dalam Anggatan Rumah Tangga (ART).
  2. Dewan Pembina dimpimpin sekurang-kurangnya oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota Dewan Pembina.
  3. Yang dapat dipilih menjadi pimpinan Dewan Pembina adalah mantan Ketua Umum dan mantan Sekretaris Jenderal.
  4. Yang dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pembina adalah mantan pengurus DPN dan tokoh pengusaha nasional yang berjasa bagi organisasi.
  5. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Munas/Munaslub.
  6. Tugas dan wewenang Dewan Pembina :
  7. Memantau pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Munas/Munaslub dan kinerja Dewan Pimpinan Nasional;
  8. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan serta penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan pembendaharaan yang diajukan Dewan Pimpinan Nasional;
  9. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pimpinan Nasional baik diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang menyangkut ruang lingkup usaha anggota dan pelaksanaan program serta tugas-tugas organisasi;
  10. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk menyusun rancangan program serta tugas-tugas organisasi;
  11. Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional untuk membahas dan mengambil keputusan tentang langkah dan/atau tindakan yang perlu demi menjaga kinerja dan nama baik serta kehormatan Asosiasi.
  12. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat 7, Dewan Pembina dapat membentuk komisi-komisi dari dan diantara anggota Dewan Pembina yang menjadi mitra Dewan Pimpinan Nasional.
  13. Dewan Pertimbangan bekerja secara kolektif yang tata caranya ditetapkan oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pembina.
  14. Dewan Pembina menyelenggarakan rapat pleno tahunan sebelum diselenggarakan Rapat Kerja dan rapat Konsultasi Nasional, Munas/Munaslub untuk menyusun saran-saran dan masukan yang akan diajukan pada Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional, Munas/Munaslub.
  15. Rapat Komisi Dewan PPembina serta rapat-rapat lain selain Rapat Pleno Tahunan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.
  16. Rapat Pleno dan rapat-rapat Dewan Pembina dinyatakan mencapai quorum dan sah jika dihadiri lebih dari seperdua jumlah anggota dan keputusan sah bisa mngikat jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
  17. Persyaratan dan tata cara pemilihan Dewan Pembina, Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).  

Pasal 22

Dewan Pimpinan Nasional 

  1. Pengurus tingkat nasional adalah Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
  2. Dewan Pimpinan Nasional adalah pimpinan tertinggi organisasi tingkat nasional yang dipilih oleh Munas/Munaslub.
  3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dicalonkan oleh Pendiri dan Dewan Pembina.
  4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Dewan Pimpinan Wilayah 

  1. Pengurus tingkat propinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
  2. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan tertinggi organisasi tingkat propinsi yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah (Muswil)
  3. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dicalonkan oleh anggota tingkat propinsi dan peserta Muswil yang mempunyai hak suara.
  4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Dewan Pimpinan Daerah 

  1. Kepengurusan tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
  2. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat kabupaten/kota yang dipilih oleh Musyawarah Daerah (Musda).
  3. Ketua Dewan Pimpinan Daerah dicalonkan oleh Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota dan peserta Musda kabupaten/kota yang mempunyai hak suara.
  4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Dewan Pengawas 

  1. Pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota bila dianggap perlu dibentuk Dewan Pengawas Wilayah dan Daerah oleh Dewan Pimpinan Nasional.
  2. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 Pasal 26

Masa Bakti Kepengurusan 

  1. Masa bakti kepengurusan disetiap jenjang organisasi adalah 5 (lima) tahun.
  2. Tata cara pergantian antar waktu kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VII

MUSYAWARAH NASIONAL DAN

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

 

Pasal 27

Musyawah Nasional

 

  1. Musyawarah Nasional disingkat Munas, adalah perangkat Asoisiasi yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi dan  mempunyai kekuasaan tertinggi.
  2. Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Pusat dan pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusan Asosiasi berakhir.
  3. Dewan Pengurus Pusat memberitahukan saecara tertulis rencana penyelenggaraan Munas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
  4. Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
  5. Peserta Munas terdiri atas :
  6. Anggota Bias (AB); dan
  7. Aanggota Luar Biasa (ALB).
  8. Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  9. Hak pesertaq Munas :
  10. Setiap Anggota Biasa (AB) mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih; dan
  11. Anggota Luar Biasa (ALB) mempunyai hak suara dan hak bicara.
  12. Kewajiban peserta Munas adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas.
  13. Munas mempunyai wewenang :
  14. Memberikan penilaian ndan keputusan terhadap pertanggung jawaban Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengawas atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi dalam periode masa baktinya;
  15. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  16. Menetapkan Garis Besar Kebijakan dan Program Kerja Asosiasi;
  17. Menetapkan kriteria dan tata cara pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengawas; dan
  18. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengawas;
  19. Proses pemilihan Ketuaq Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pengawas sebagai berikut :
  20. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengawas dipilih secara langsung dari dan oleh Anggota Biasa (AB) yang mempunyai mandat suara dari Munas; dan
  21. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur dan Ketua Dewan Pengawas terpilih menjasi Anggota Formatur.
  22. Tata cara pemilihan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas dilakukan sebagai berikut :
  23. Komposisi dan personil Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas disusun oleh Formatur;
  24. Formatur terdiri dari 5 (lima) orang yang mempunyai mandate penuh, yaitu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Terpilih, Ketua Dewan Pengawas terpilih dan 3 orang anggota Formatur yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota biasa yang mempunyai mandat suara di dalam Munas; dan
  25. Tenggang waktu penyusunan dan penetapan personil Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas ditetapkan selama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan Munas.
  26. Munas dinyatakan mencapai quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota Luar Biasa (ALB), dan keputusan yang diambil baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara terbanyak dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
  27. Jika tidak mencapai quorum, maka :
  28. Munas ditunda paling lama 30 menit;
  29. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 13 huruf (a) belum juga dicapai quorum tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah Aanggota Biasa (AB) dan/atau Aanggota Luar Biasa (ALB), maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
  30. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat Pasal 27 ayat 11 huruf (b) yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah Anggota Biasa (AB) dan Aanggota Luar Biasa (ALB), maka Munas ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, dan Dewan Pengurus Pusat segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Munas dan mengirim pemberitahuan dan undangan kembali untuk menghadiri Munas kepada peserta Munas dan penin jau Munas.
  31. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 11 huruf (c) belum juga dicapai quorum, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan m,engikat Asosiasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

 Pasal 28

Musyawarah Nasional Luar Biasa 

  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkan Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan diluar jadwal berkala Munas untuk meminta :
  2. Pertanggung jawaban Ketua Dewan Pengurus Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Ketua Umum dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Pusat, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagai mana mestinya; dan
  3. Pembubaran asosiasi.
  4. Munaslun sebagaimana Pasal 28 ayat 1 huruf (a) diselenggarakan berdasarkan permintaan lebih dari satu dua pertiga jumlah Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB).
  5. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 huruf (b) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota Luar Biasa (ALB).
  6. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 1 huruf (a) diselenggarakan sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut :
  7. Berdasarkan keputusan Dewan Pengawas dengan Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota Luar Biasa (ALB) memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Pusat atas hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;
  8. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 4 huruf (a) peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Pusat, maka Dewan Pengawas memberikan peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;
  9. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 4 huruf (b) Dewan Pengurus Pusat juga tidak mengindahkannya, maka Dewan Pengawas berdasarkan kep[utusan rapat Dewan Pengawas dan anggota terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub;
  10. Setiap Dewan Pengawas serta Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang meminta diadakannya Munaslub dapat menarik kembali permintaanya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian Dewan Pengurus Pusat; dan
  11. Dewan Pengawas dan Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang menarik kembali permintaan diadakannya1 Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 4 huruf (d) tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub untuk alas an yang sama.
  12. Penyelenggaraan Munaslub diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  13. Keputusan-keputusan Munaslub mengikat Asosiasi.
  14. Peserta Munaslub terdiri atas :
  15. Anggota Biasa (AB);
  16. Anggota Luar Biasa (ALB);
  17. Dewan Pengawas; dan
  18. Dewan Pengurus Pusat.
  19. Pada Munaslub tidak ada peninjau.
  20. Hak peserta Munaslub :
  21. Setiap Anggota Biasa (AB) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 7 huruf (a) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak pilih;
  22. Setiap Anggota Luar Biasa (ALB) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 7 huruf (b) mempunyai hak suara, dan hak bicara;
  23. Dewan Pengawas mempunyai hak bicara; dan
  24. Dewan Pengurus Pusat mempunyai hak bicara.
  25. Kewajiban peserta Munaslub :
  26. Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB) menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub;
  27. Ketua Dewan Pengurus Pusat menyampaikan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan kepengurusan Asosiasi dan penjelasan tentang pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Pusat, sehingga ketentuan-kietentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya; dan
  28. Dewan Pengawas melakukan penilaian atas penyampaian dan penjelasan Ketua Dewan Pengurus Pusat sesuai Pasal 28 ayat 10 huruf (b).
  29. Munaslub mempunyai wewenang :
  30. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggung jawaban dan/atau kinerja Ketua Dewan Pengurus Pusat;
  31. Memberhentikan Ketua Dewan Pengurus Pusat, jika pertanggung jawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 11 huruf (a) ditolak atau tidak diterima;
  32. Melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua Dewan Pengurus Pusat yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 8 dalam hal terjadi seperti tersebut pada Pasal 28 ayat 11 huruf (b) tersebut di atas;
  33. Membubarkan Asosiasi.
  34. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 11 huruf (a) dinyatakan mencapai quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu perdua dari jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota Luar Biasa (ALB). Keputusan yang diambil baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara terbanyak dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
  35. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 11 huruf (b) dinyatakan mencapai quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota Luar Biasa (ALB). Keputusan yang diambil baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara terbanyak dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
  36. Jika tidak tercapai quorum, maka Munaslub ditunda paling lama 2 (dua) jam. Apabila sesudah penundaan tersebut Pasal 28 ayat 11 belum juga tercapai quorum, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.

BAB VIII

MASA JABATAN, DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU

 

Pasal 29

Masa Jabatan 

  1. Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
  2. Masa jabatan kepengurusan baru hasil Munaslub adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

 Pasal 30

Pergantian Antar Waktu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Dan Ketua Dewan Pengawas 

  1. Dalam hal Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Berhalangan tetap atau berhenti sebelum habis masa jabatanya, maka salah satu Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum sampai habis masa jabatanya.
  2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan tetap atau berhenti sebelum habis masa jabatannya, maka salah seorang anggota yang dipilih diantara para anggota langsung melaksanakan tugas-tugas Ketua Dewan Pengawas sampai habis masa jabatannya. 

Pasal 31

Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Pusat 

  1. Dalam hal yang dianggap perlu dan/atau karena sesuatu sebab anggota Dewan Pengurus Pusat Berhenti sebelum habis masa jabatannya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan penyempurnaan susunan anggota Dewan Pengurus Pusat.
  2. Penyempurnaan susunan anggota Dewan Pengurus Pusat tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbatas yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian anggota Dewan Pengurus Pusat.

BAB IX

ASSET DAN KEUANGAN

 

Pasal 32

Sumber Keuangan

 

  1. Sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Asosiasi diperoleh dari :
  2. Uang pangkal anggota;
  3. Uang iuran anggota;
  4. Sumbangan;
  5. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
  6. Pendapatan lain yang sah.
  7. Ketentuan pelaksanaan Pasal 32 ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 33

Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan 

  1. Seluruh keuangan organisasi yang bersumber sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 dikelola secara transparan, kehati-hatian, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
  2. Dewan Pengurus Pusat setiap tahun menyuswun Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dalam Rapat Kerja Nasional.
  3. Dewan Pengurus Pusat setiap tahun membuat RKAB dan laporan keuangan termasuk neraca keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional.
  4. Penunjukan Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
  5. Pertanggung jawaban keuangan selama periode kepengurusan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional.
  6. Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 34

Pengelolaan Asset Asosiasi

 

  1. Asset Assosiasi adalah harta kekayaan Asosiasi yang diperoleh dengan menggunakan dana Asosiasi dan/atau sumbangan anggota Asosiasi.
  2. Jenis aqsset Asosiasi terdiri dari :
  3. Asset bergerak; dan
  4. Asset tidak bergerak.
  5. Asset Asosiasi dikelola secara transparan, kehati-hatian, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
  6. Pertanggung jawaban pengelolaan asset selama periode kepengurusan disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional bersama dengan laporan pertanggung jawaban keuangan.
  7. Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 35

Pembubaran Organisasi 

  1. Pembubaran Asosiasi dilakukan melalui Munaslub dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 3 dan ayat 13.
  2. Jika Asosiasi dibubarkan maka Munaslub sekaligus menetapkan penyelesaian seluruh kekayaan Asosiasi.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI

 

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga 

  1. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Munas.

Pasal 37

Peraturan Organisasi 

  1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Dalam hal terjadi peratutan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rmah Tangga, Keputusan Munas/Munaslub.

BAB XII

SENGKETA 

Pasal 38

Sengketa 

  1. Jika terjadi sengketa kepengurusan disemua tingkatan organisasi baik berupa masalah kepengurusan, masalah kode etik, masalah moral dan lain-lain, maka keputusan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ada di tangan Dewan Pendiri.
  2. Dalam proses penyelesaian tersebut, para pendiri memanggil Para Pihak yang bersengketa untuk melakukan klarifikasi.
  3. Keputusan Dewan Pendiri bersifat final, mengikat dan tidak bisa digugat secara hukum.

 

BAB XIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 39 

  1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagai dimaksud Pasal 35 ayat 1, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  3. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak terkait lainnya.

Jakarta, 31 Desember 2015

Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

 

Ketua Umum

 

 

 

Pupun Purwana

Sekretaris Jenderal

 

 

 

Efrizal Syarief