Opini

 

Pendirian BUM Desa Melalui Kajian Menyeluruh Terhadap Potensi dan Kompetensi SDM dan SDA di Desa, Menggunakan Metode SWOT Analysis Bag.1

Oleh : Samsul Hadi – Wasekjen Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia (BUMDESINDO)

 

Samsul Hadi – Wasekjen Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia (BUMDESINDO)

Samsul Hadi – Wasekjen Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia (BUMDESINDO)

Oleh : Samsul Hadi – Wasekjen Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia (BUMDESINDO)

bumdesindo.com.. 06 Mei 2016, Jakarta – Saat ini, bukan hanya pemerintah pusat yang memiliki perusahaan, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pemerintah daerah yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Desa pun kini bisa membentuk dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dengan cakupan usaha yang luas sesuai kemampuan dan potensi desa yang bersangkutan.

Keberadaan BUM Desa ini diatur UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sebagai suatu lembaga ekonomi, BUM Desa dibangun atas inisiatif warga dan menganut asas mandiri.  Ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa harus bersumber dari masyarakat. Walaupun  tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti  Pemerintah Desa atau pihak ketiga lainnya. BUM Desa memiliki perbedaan dengan lembaga  ekonomi pada  umumnya, karena hanya berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan penduduk desa, seperti yang dilansir oleh Kementerian Desa PDTT, BUM Desa haruslah memiliki ciri-ciri sbb :

“Dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.  Modal usaha bersumber dari desa – termasuk dana desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal -.  Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai di masyarakat (local wisdom).  Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi desa dan informasi pasar.  Tenaga kerja BUM Desa merupakan tenaga kerja yang ada di desa bersangkutan.  Keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.  Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.  Peraturan-peraturan BUM Desa dijalankan sebagai kebijakan desa.  Difasilitasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa.  Jalannya BUM Desa diawasi bersama-sama oleh Pemerintah Desa, BPD dan anggota”.

Di Tahun 2015, menurut data Kementerian Desa sampai dengan Bulan Oktober 2015 tercatat 1.022 BUM Desa sudah didirikan, tersebar di 74 kabupaten, 264 kecamatan, dan 1.022 desa, yang terbanyak ada di Jawa Timur, 287 BUM Desa, kemudian Sumatera Utara sebanyak 173 BUM Desa.

Namun jumlahnya terus merambat naik, sampai dengan awal Th 2016, sudah tercatat sekitar 13.000 BUM Desa, target pemerintah sendiri ditetapkan sebanyak 5.000 BUM Desa pada Tahun 2015, dan dalam 5 th ke depan ditargetkan 50.000 BUM Desa.  Jika dilihat dari total desa di Tanah Air sebanyak 74.093 desa, maka pencapaian Th 2015 hanya 1.4%, dan awal Th 2016 naik menjadi  13.000 (18%).

TUJUAN BUM Desa

Pembangunan BUM Desa di seluruh desa sejatinya memang di dirikan untuk mengatasi sebuah permasalahan kronis di Indonesia, di mana arah pembangunan yang selama ini selalu berfokus ke kota, yang berpotensi dan memicu gelombang urbanisasi besar-besaran, akibatnya desa tidak lagi menarik bagi warga dengan usia produktif.  Sehingga pemerintah berupaya maksimal membuat “magnet” di desa untuk meredam terjadinya urbanisasi. Caranya yaitu dengan mendorong pergerakan ekonomi kreatif dan produktif di desa-desa seluruh Indonesia antara lain melalui pendirian BUM Desa.

Jika salah satu tujuan pembangunan/pendirian besar-besaran BUM Desa adalah agar dapat menekan laju urbanisasi dengan efektif, maka sudah barang tentu BUM Desa harus benar-benar menjawab persoalan dan menjadi solusi bagi warga desa produktif, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Beban yang cukup berat ini memang harus dapat dijalankan dengan baik, sehingga pendirian BUM Desa tidak bisa dianggap sepele atau main-main, tidak hanya sekedar untuk memenuhi target secara kuantitas banyaknya BUM Desa yang didirikan, namun juga perlu didalami bahwa jumlah BUM Desa yang ‘banyak’ itu pada akhirnya akan tetap sehat – walafiat, berumur panjang – sepanjang umur negeri  ini -.

Nah, persoalannya yang paling penting adalah bagaimana membangun BUMDesa yang baik, berjalan secara jangka panjang dan bertumbuh dengan baik, berkembang tidak hanya skala lokal, tapi skala nasional bahkan mampu menembus kawasan baik regional maupun internasional, tidak sebaliknya bertumbuh hanya seumur jagung, kemudian lantas layu/tidak berkembang dan akhirnya mati massal.

Selain dukungan sistem pasar dan teknologi, yang paling penting dalam pembangunan/pendirian BUM Desa agar berkembang sesuai harapan, perlu perencanaan yang sangat baik.

SWOT Analysis

Dalam sebuah seminar yang bertema “Membangun Negeri dari Desa” di Jimbaran Bali (04 Mei 2016) Menteri Desa sudah mewanti-wanti agar segenap komponen Desa yang akan membangun desanya  harus melakukannya secara terencana yaitu berdasarkan analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan ) yang dihadapi oleh desa. Tentu saja yang dimaksudkan ini agar pendirian BUM Desa sesuai dengan potensi dan kompetensi SDM dan SDA yang ada.

Istilah populer tentang kajian yang menyeluruh atas kekuatan dan peluang serta kelemahan dan hambatan, ini lah yang disebut dengan analisa SWOT (S-Strength (Kekuatan), W-Weakness (Kelemahan), O – Opportunity (Peluang), T-Threats (Hambatan/Ancaman)).

SWOT Analysis memang analisa bisnis yang sangat populer saat ini yang banyak digunakan, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Indonesia – sekelas Astra Internasional, karena dengan penjelasan yang simpel kita dapat menilai suatu ‘usaha’ secara keseluruhan dengan akurat, dan sudah teruji beberapa dekade, walaupun juga di dunia usaha metode lain banyak dipergunakan seperti  metode analisis 5 forces of porters, dan lain-lain.

Penulis akan menjelaskan sedikit tentang Metode SWOT Analysis ini disesuaikan dengan kebutuhan mendirikan BUM Desa, pada tulisan-tulisan berikutnya akan dipaparkan lebih lanjut analisa SWOT ini lebih dalam.

Bagaimana Menggunakan Metode SWOT Analysis?

Salah satu pakar SWOT Analysis Fredy Rangkuti, menjelaskan kurang lebih :

“Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman”.
Sebelum benar-benar menemukan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, menggunakan metode ini dimulai dengan melakukan brainstorming di antara sekelompok SDM yang akan mendirikan BUM Desa.

Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusannya adalah :

  1. Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisis ini diharapkan membuahkan rencana jangka panjang.
  2. Atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisa ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana perbaikan (short-term improvement plan).

Untuk sederhananya lihat matrix berikut :

Matrix SWOT Analysis 10

Dengan Metode SWOT Analysis, dapat ditemukan potensi dan kompetensi (Kekuatan dan Peluang) dan faktor Kelemahan dan Ancaman yang mungkin timbul, sehingga dapat diatasi.

Harapannya adalah jika kajian yang komprehensif atas kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman ini dilakukan dengan cara yang cermat untuk memulai menentukan core usaha BUM Desa, maka Insya Allah BUM Desa yang akan dilahirkan bisa berumur panjang, dan bahkan bisa bertumbuh dengan baik.

Lebih lanjut atas bahasan SWOT Analysis untuk memetakan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada di desa akan dibahas pada bagian berikutnya.  (SHA).

Referensi :

  • David, Fred R., 2006. Manajemen Strategis. Edisi Sepuluh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
  • Jogiyanto, 2005, Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
  • Rangkuti, Freddy. (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  • http://www.kajianpustaka.com/


MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA :

 MEMPERKOKOH  PEREKONOMIAN NASIONAL

A Yani

A Yani

Oleh: Akhmad Yani, Ketua Dewan Pengawas DPN Asosiasi BUMDESINDO

bumdesindo.com, Jakarta – 02 Mei 2016.

Integrasi perekonomian  dunia  yang sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu, menyebabkan perekonomian suatu negara akan mendapat pengaruh jika terjadi gejolak perekonomian beberapa negara yang mendominasi perekonomian dunia, dan pada gilirannya menimbulkan pengaruh terhadap seluruh tatatan perekonomian dunia.  Integrasi perekonomian dunia yang semakin kuat, mendorong lalu lintas barang,  jasa dan modal serta tenaga kerja  antar negara semakin bebas, sehingga  persaingan ekonomi antar negarapun semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat tersebut, tentu saja struktur dan fundamental ekonomi suatu negara harus kokoh untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kontinuitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sebagai sebuah negara yang memiliki sumberdaya alam sangat melimpah serta dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi  yang sangat besar dalam membangun kemandirian ekonominya serta dapat menjadikan Indonesia mampu memberikan pengaruh signifikan bagi tatanan perekonomian di kawasan ASEAN bahkan kawasan Asia. Namun ironisnya, justru perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh gejolak ekonomi regional dan global. Hal ini menunjukkan bahwa  fundamental perekonomian Indonesia masih sangat rentan dan rapuh terutama dalam menangkal pengaruh gejolak perekonomian regional dan dunia. Selain itu, produk-produk Indonesia masih belum mampu untuk bersaing baik  di pasaran regional dan global bahkan di pasar dalam negeri. Terbukti produk-produk yang berasal dari negara-negara lain membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang relative lebih murah.  Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus, karena hal ini akan menganggu upaya pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan ekonomi bagi peninngkatan kesejahteraan masyarakat.  Apalagi dengan sudah dimulainya  masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sejak bulan Desember 2015 lalu,  maka jika Pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk memperkokoh struktur dan fundamental ekonomi dalam negeri serta meningkatkan daya saing ekonomi , tentu saja Indonesia menjadi target pasar bagi produk-produk negara-negara ASEAN lainnya.

Menyikapi makin terintegrasinya perekonomian dunia dan ketatnya persaingan ekonomi antar negara, maka pemerintah telah mengambil kebijakan yang bersifat inward looking oriented, yaitu dengan cara memperkokoh perekonomian dalam negeri baik pada tingkat local, regional dan nasional. Bahkan pada era pemerintahan sekarang ini, salah satu visi dan misi nya adalah membangun Indonesia mulai dari pinggiran dan daerah terpencil. Ini menunjukan pemerintah sekarang akan membangun Indonesia dimulai dengan membangun desa.

Khusus untuk penguatan dan pengembangan ekonomi pada tingkat lokal, pemerintah telah menerbitkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang dalam pasal 87 ayat (1)  menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Tindak lanjut dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Selanjutnya pada Pasal 3 memuat tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah: meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa, merupakan suatu kesempatan bagi Desa untuk menggali potensi ekonomi  desa terutama dengan cara mengelola sumberdaya alam yang dimiliki desa tersebut guna meningkatkan nilai tambah produk-produk yang berasal dari desa.  Peningkatan nilai tambah akan mendorong tercipta peningkatan perekonomian desa dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian regional dan nasional. Oleh karena itu menyadari akan pentingnya peran yang sangat strategis dari Badan Usaha Milik Desa tersebut, seyogyanya desa perlu untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sebagai suatu lembaga usaha dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa.

Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui BUM DESA

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki peran strategis  sebagai penggerak utama ekonomi pedesaan. Agar peran strategis tersebut dapat dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa,  maka ada beberapa aspek yang harus dilakukan:

  1. Perlu kesamaan persepsi dan konsepsi dan kepedulian dari pemerintah pusat, daerah serta pemerintahan desa tentang peran BUM DESA sebagai lembaga ekonomi yang mampu menciptakan peluang-peluang usaha ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Wujud dan tindak lanjut dari kepedulian tersebut adalah memberikan kemudahan kepada BUM DESA untuk mendapat  modal usaha, dukungan teknologi dan sumberdaya yang berkualitas.
  2. Pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang mengedepankan profesionalisme dan berorientasi profit namun tidak melupakan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan atas hasil yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat desa.
  3. Penentuan pilihan yang tepat atas bidang usaha yang akan dikelola oleh BUM DESA dengan memperhatikan aspek sumberdaya alam yang dimiliki desa, aspek geografis, aspek demografis serta kebutuhan sebagian besar masyarakat dan bidang usaha tersebut mampu menciptakan efek multiplier yang lebih besar.
  4. Melakukan kerjasama dan aliansi strategis dengan mitra usaha baik dalam bidang usaha yang sama maupun bidang usaha pendukung dan turunannya guna memperkuat modal usaha serta memperluas jaringan usaha dan pemasaran.

Apabila ke-empat langkah yang dikemukakan di atas dapat dilakukan bagi pengembangan BUM DESA, maka kemandirian ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa tidak mustahil untuk dapat diwujudkan. Kemandirian ekonomi desa menjadi pilar utama untuk memperkokoh perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia yang makin ketat. Apabila kemandirian ekonomi desa terwujud, maka perekonomian nasional makin kokoh sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain serta dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gejolak perekonomian dunia. Bepikir global dan bertindak lokal itulah jargon yang tepat dalam membangun kekuatan ekonomi Indonesia sekarang ini (AY).

 

 


 

9 LANGKAH PENDIRIAN BUM DESA

Oleh :  Efrizal Syarief, Sekjen DPN Asosiasi Bumdesindo

Efrizal Syarief

 

Dasar Hukum

Pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian,  Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

 

 

 

 

Apa bentuk legitimasi mendirikan Bum Desa ?

Legitimasi 1:  Memperoleh Legitimasi Bupati melalui Perbub/ Wali Kota

Dalam sistem hukum, prakarsa Desa dalam mendirikan Bum Desa memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang: a) pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa; b) penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa;

Legitimasi  2 :  Legitimasi Desa Melalui Perdes

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa setempat

Legitimasi 3 :  Memastikan Bum Desa Masuk Dalam Perencanaan Desa

BUM Desa tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif)

 

Bagaimana Mendirikan dan Melembagakan Bum Desa?

Langkah 1: Mulai dari Prakarsa atau Inisiatif

Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa atau inisiatif Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Langkah 2 :  Sosialisasikan

Inisiatif sosialisasi rencana pendirian Bum Desa kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan)

“Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa”

Langkah 3 :  Melakukan Musyawarah Desa

Melakukan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian/ pembentukan BUM Desa. Di dalamnya dibahas: (a) Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUM Desa oleh BPD dan nantinya akan menjadi Pandangan Resmi BPD terkait BUM Desa; dan (b) Bahan Pembahasan tentang BUM Desa yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD

“Musyawarah Desa terdiri dari unsur BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasu menyepakati pendirian Bum Desa”

Langkah 4 :  Kajian Sederhana

BPD dan stakeholder desa  melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana untuk: a) menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis. b) mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa. c) merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum, d) klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha, e) organisasi pengelola BUM Desa termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUM Desa.

Langkah 5 :  Memilih dan Menetapkan Pengurus Bum Desa

Memilih dan menetapkan  susunan nama pengurus BUM Desa yang dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUM Desa mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUM Desa selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa

“Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”

Langkah 6 :  Menetapkan Modal Awal Bum Desa

Musyawarah Desa juga menetapkan modal awal Bum Desa bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa

Langkah 7 :  Menetapkan AD/ ART Bum Desa

Musyawarah Desa menetapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa.  Idealnya, secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian BUM Desa, ( Pasal 136 ayat  4, dan 5 PP Desa. Ketika BUM Desa ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUM Desa oleh Perdes Pendirian BUM Desa tersebut

Langkah 8 : Merumuskan dan Melaksanakan Rencana Aksi

Dalam Musyawarah Desa dibahas rencana kerja Bum Desa berdasarkan jenis usaha dan potensi desa dan juga membahas pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUM Desa

Program kerja yang sudah disusun dan ditetapkan dalam musyawarah desa, selanjutnya dilaksanakan oleh pengelola Bum Desa untuk mencapai tujuan pendirian Bum Desa

Langkah 9 :  Penetapan Perdes Pendirian Bum Desa

Penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa oleh Kepala Desa dengan melampirkan  AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes. Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa

 

 

Sumber Bacaan

  • Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
  • Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa
  • Buku bacaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015)

 

 

 


INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA BERBASIS DESA

SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT DESA

Pupun Purwana

Pupun Purwana, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

Pohon kelapa disebut pohon kehidupan, mengingat manfaatnya begitu besar bagi kehidupan manusia. Mulai dari akar hingga daunya telah banyak dimanfaatkan kebutuhan sehari-hari, terutama buahnya.

Populasi kelapa di Indonesia sekitar 3,8 juta hektar, atau 40% dari populasi tanaman kelapa dunia, merupakan potensi yang luar biasa jika dikelola baik. 78,9 persen ekspor kelapa dunia, didominasi oleh Indonesia dan Pilipina, namun nilai ekspor Indonesia (USD 1,3 M) masih tertinggal oleh Pilipina (USD 1,5 M) yang jumlah populasi kelapanya jauh dibawah populasi kelapa Indonesia (APCC, 2014).

Pengolahan kelapa dan produk turunan kelapa ragam dan jenisnya masih sedikit dikembangkan oleh masyarakat, terutama petani di desa-desa, sementara di Pilipina telah dikembangkan lebih dari 100 jenis produk turunan kelapa.

Dengan alokasi dana desa (ADD) yang dianggarkan oleh pemerintah, semestinya dapat dikembangkan industri rumah tangga pengolahan kelapa, bahkan bisa dikembangkan menjadi sentra-sentra pengolahan kelapa, agar manfaat kelapa dapat menjadi mata pencaharian utama, bukan lagi menjadi mata pencaharian sampingan, sebagaimana penulis temukan di banyak desa di Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa), sebagai motor penggerak dari gerakan pembangunan ekonomi masyarakat desa semestinya dapat berperan dalam menumbuhkan industri pengolahan kelapa sekala desa. Bum Desa dapat berperan sebagai institusi penampung dari produk kelapa dan produk turunan kelapa untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen.  Selain sebagai penampung produk dari masyarakat desa, Bum Desa juga bisa berperan sebagai lembaga penjamin pasar dan sebagai penyedia modal bagi industri kecil rumah tangga, melalui fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.

Jenis-Jenis Olahan Kelapa

Jenis-jenis pengolahan kelapa dan produk turunan kelapa yang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat diantaranya :

Pertama, Pengolahan minyak kelapa.

Setidaknya pengolahan minyak kelapa ada tiga cara, yaitu melalui kopra yang dikenal dengan system basah, melalui pengapian yang secara turun temurun dikenal dengan minyak kelentik dan melalui permentasi serta terahir dikenal dengan system pancingan.

Kedua, temputung kelapa.

Sebagian besar tempurung kelapa masih banyak digunakan sebagai arang yang banyak digunakan sebagai alat untuk memasak, sementara jika dipelajari lebih jauh arang dari tempurung kelapa ini kegunaanya sangat banyak sekali teriutama untuk kebutuhan industry, seperti industri obat nyamuk, sebagai pemanas bertekanan tinggi dan alat penyaring jika telah diaktivasi menjadi carbon active dan masih banyak lagi.

Ketiga, asap cair atau dikenal juga sebagai biosel.

Asap cair (liquid smock) merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari pembuatan arang tempurung kelapa dengan menampung asapnya dengan pendinginan. Asap cair dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan untuk industri baso, tahu dan berbagai makanan lain. Selain itu dapat juga digunakan untuk bahan pengawet kayu, untuk asap cair yang lebih pekat.

Keempat, selain dibuat arang dan diambil asapnya, tempurung kelapa juga dapat dibuat berbagai kerajinan dengan berbagai bentuk dan jenis.

Produk kerajinan dari tempurung kelapa ini sudah menjadi ekspor andalan produk kerajinan, seperti mangkok cantik yang dikirm ke berbaqgai negara seperti china, jepang, korea, eropa dan timur tengah bahkan amerika. Selain itu permintaan dalam negeri terutama dari perkebunan karet banyak sekali digunakan untuk menampung getah karet saat melakukan penyadapan, bahkan tempurung kelapa ini banyak diburu untuk dibuat coco pellet sebagai pengganti batu bara bercalori tinggi di atas 6000 calori, ini bisa digunakan untuk pembakaran tinggi dan untuk kebutuhan power plan.

Kelima, virgin coconut oil (VCO) atau di Malaysia disebut juga minyak kelapa dara.

VCO ini merupakan produk dari kelapa yang bermanfaat sebagai anti virus, anti bakteri, anti jamur, anti oksidan, anti protozoa, karena dapat mengatasi berbagai penyakit, seperti kolesterol, diabetes, hepatitis, kelelahan, asma, kanker, jantung, darah tinggi dan berbagai penyakit akut lainnya.

Keenam, air kelapa, pemanfaatan air kelapa.

Air kelapa banyak dikenal luas diproduksi sebagai bahan baku pembuatan nata de coco. Selain itu sekarang sudah dibuat minuman berskala industri yang dikenal dengan hydro coco. Untruk industri rumah tangga sebenarnya bisa dibuat minuman segar berenergi dengan cara mengolahnya dicampur dengan agar-agar, selain menyegarkan juga menyehatkan.

Kelapa Olahan dan Turunannya

Kelapa Olahan dan Turunannya

Kesimpulan

Pengolahan kelapa dan produk turunan kelapa seperti diulas di atas, merupakan bagian kecil dari banyak produk turunan kelapa, karena seperti dikatakan di atas bahwa di Pilipina sudah mencapai 100 jenis dan di Indonesia juga sebenarnya sudah sekitar 35 produk sudah bisa diproduksi.

Pertanyaannya, kenapa Pilipina lebih banyak produknya dan lebih banyak nilai ekspornya ketimbang Indonesia yang dari segi jumlah populasinya jauh lebih banyak?

Pertanyaan ini kedengarannya ironis sekali, karena ternyata Indonesia lebih banyak mengekspor kelapa gelondongan ketimbang Pilipina, yaitu sebanyak 159.503 berbanding 2.316 butir pada tahun 2014 (APCC, 2014). Dan beberapa jenis yang yang Pilipina ekspor Indonesia tidak seperti air kelapa, minyak cuka, produk kimia, bubuk santan.

Semoga dengan perbandingan seperti ini dapat menjadi pemicu untuk melakukan inovasi pengolahan dan produk turunan kelapa dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang melimpah dan penguatan kelembagaan Bum Desa sebagai penggerak pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Semoga..

(PP@Bumdesindo)

 


 

Efrizal Syarief, Sekjen DPN Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

Efrizal Syarief, Sekjen DPN Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

PENDAMPING DESA HARUS PUTRA DAERAH

Oleh:

Efrizal Syarief, Sekjen DPN Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengisyaratkan bahwa pemerintahan desa harus berbenah diri untuk meningkatkan kinerja dan bekerja secara profesional sesuai kaidah-kaidah Good Governance.  Pemerintahan desa tidak lagi hanya berfungsi administratif dan sekedar menjalankan intruksi kepala daerah atau atasan, akan tetapi pemerintah desa harus mampu secara kelembagaan menjalankan pembangunan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.  Pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), dan bahkan pemerintah desa dan masyarakat desa diberikan ruang untuk dapat menjalankan ekonomi desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara otonom.

Permasalahannya sekarang apakah pemerintahan desa sudah siap dengan tuntutan kinerja tersebut?.  Pertanyaan klasik memang, namun kenyataannya persoalan sumberdaya manusia desa masih merupakan masalah utama yang harus segera mendapat perhatian agar pembangunan desa dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa itu sendiri.  Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan pemerintah desa adalah dengan memberikan PENDAMPINGAN yang sering kita sebut tenaga Pendamping Desa.

Pendamping Desa merupakan satu komponen penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, sehingga suatu keniscayaan bahwa pendamping desa haruslah seorang yang memiliki kemampuan lebih dan bebas dari semua kepentingan.  Hiruk pikuk persoalan rekrutmen tenaga pendamping saat ini mestinya tidak perlu terjadi jika semua pihak hanya memiliki satu kepentingan yaitu kepentingan mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Pendamping Desa harus memiliki multi fungsi, antara lain

Pertama Fungsi Fasilitator, yaitu fungsi penguatan kapasitas sumberdaya manusia pedesaan dengan berbagai motode dan pendekatan partisipatif.  

Kedua Fungsi Mediator, yaitu fungsi menjembatani/ akses berbagai kepentingan pemerintahan/ masyarakat desa dengan pihak-pihak luar desa yang terkait dengan percepatan pembangunan pedesaan.  Sebagai contoh membukak akses pasar, akses pembiayaan ekonomi desa, dan lain sebagainya.

Ketiga Fungsi Motivator, yaitu fungsi pendorong agar sumberdaya manusia pedesaan  selalu berorientasi pada kinerja dan tujuan bersama.

Keempat Problem Solving, yaitu fungsi menemukenali solusi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan desa maupun masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan di desanya.

Kelima Fungsi Advokasi, yaitu fungsi promosi dan pengakuan terhadap rencana-rencana pembangunan pedesaan kepada pihak-pihak pengambil keputusan.  Kemampuan menjalankan kelima fungsi tersebut harus dimiliki oleh seorang pendamping desa.

Disamping seorang pendamping desa harus memiliki kemampuan, yang tidak kalah penting, adalah seorang pendamping desa tersebut haruslah putra daerah dimana desa yang menjadi dampingannya.  Pendamping desa harus mengenal betul desa yang didampinginya, mulai dari budaya adat istiadat desa, kearifan lokalnya, bahkan bahasa komunikasi masayarakat desa.  Bagaimana bisa seorang pendamping desa yang tidak bisa berbahasa lokal menjalankan fungsinya sebagai seorang pendamping.  Oleh karena itu rekrutmen tenaga pendamping desa harus menjadi perhatian khusus pemerintah karena pendamping desa dapat mempengaruhi arah kemana pembangunan desa akan dibawah.  Bebaskan pendamping desa dari kepentingan selain kepentingan pembangunan pedesaan itu sendiri.  Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat harus melakukan pengawasan dalam rekutmen dan penempatan tenaga pendamping desa agar tujuan pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarat desa dapat tercapai.

 

# Bangunlah Desaku, Jayalah Desaku….Kuat Bangsaku


 

 

 

Pupun Purwana Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

Pupun Purwana
Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

BUMDes : Gerbang Emas Desa

Indonesia memiliki luas wilayah yang membentang dari barat ke timur seluas 1.990.250 km2 atau sekitar 45,8% dari total luas ASEAN (4.344.836 km2), memiliki 17.000 pulau dengan keaneka ragaman hayati yang sangat lengkap di dunia, serta mengandung kekayaan dan sumberdaya alam yang sangat melimpah.

Dengan jumlah penduduk 255,7 juta jiwa atau 40,8% dari total jumlah menduduk ASEAN (626,6 juta jiwa), Indonesia akan menjadi kekuatan pasar yang paling diperhitungkan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015. Dengan demikian, pada tingkat regional harus siap bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan dari negara tetangga yang tergabung ke dalam MEA, selain merek-merek global yang telah akrab di masyarakat. Di sisi lain dengan berlakunya MEA, produk-produk lokal yang memiliki kearifan lokal memiliki kesempatan untuk bisa bersaing di pasar regional dan global.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang tersebut, perlu rangsangan bagi tumbuhnya peluang-peluang usaha hingga pada tingkat pedesaan guna tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masayarakat desa, serta menumbuhkan inisiatif dan inovatif bagi produk-produk pedesaan, dengan  berdirinya embrio-embrio Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sebagian besar desa yang berjumlah lebih dari 72.000 desa di seluruh Indonesia, dengan asumsi satu desa satu BUMDes. Undang-Undang nomer 6 Tahun 2014, tentang Desa, merupakan angin segar bagi usaha-usaha ekonomi di pedesaan dan membuka peluang bagi dunia usaha dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang usaha.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah : (i) mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk-produk lokal sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun global, menemukan kembali kemandirian ekonomi masyarakat desa dan menyusun generasi barukonsep pembangunan masyarakat desa yang dapat mewujudkan kesejajaran demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonomi; (ii) meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan profesional ; (iii) melindungi dan memberdayakan seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seluruh Indonesia dengan seluruh potensi sumberdaya alam dan komoditas unggulan di masing-masing desa dan kawasan; (iv) mewujudkan sinergi dan jejaring antar BUMDes, serta BUMDes dengan sektor usaha swasta nasional dan pemerintah dalam meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan secara profesional; dan (v) memperkenalkan produk-produk BUMDES ke berbagai kalangan baik skala nasional, regional maupun global melalui keikut sertaan dalam berbagai kesempatan promosi melalui pameran-pameran produk maupun usaha-usaha promosi lainnya.

Untuk mewujudkan kelima hal tersebut diperlukan upaya strategis dalam  menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, pelaku usaha  swasta, pemerintah (BUMN) dan pihak-pihak lain yang memiliki kesamaan pandangan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Diperlukan dukungan pemerintah setidaknya dua hal. Pertama, Kebijakan pemerintah untuk menggerakan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi pada tingkat regional maupun global. Indonesia dengan jumlah penduduk 40,8% dari populasi penduduk ASEAN merupakan pasar potensial dan terbuka bagi produk-produk dari negara tetangga yang tergabung dalam MEA dan produk-produk global lainnya, perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang menjamin kepastian hukum dan kepastian ekonomi, sehingga dana modal yang dikucurkan ke desa melalui APBN maupun  APBD dan sumber-sumber lain dapat menjadi stimulus untuk memulai dan mengembangkan usaha-usaha yang berbasis di pedesaan, jika tidak dana modal tersebut tidak dapat digunakan sesuai sasaran dan masyarakat desa akan jadi penonton dan sasaran produk dari luar.

Kedua, kebijakan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa dibidang pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah dan penerapan teknologi tepat guna agar bisa bersaing dengan produk dari luar. Hasil-hasil penelitian yang diproduksi oleh Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT/RISTEK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan dan pengkajian lainnya, belum maksimal diterapkan di masyarakat untuk kepentingan masyarakat dengan kekayaan sumberdaya alam yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang jika tidak hasil-hasil penelitian itu hanya menjadi pajangan dan sumberdaya alam dipindahkan ke negara lain dan kembali ke tanah air menjadi konsumsi masyarakat desa.

Disamping peran pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memihak tersebut, perlu dukungan dan peran dari DPR dalam bentuk pengawasan dan penganggaran. Peran DPR dalah hal penganggaran diperlukan untuk memastikan negara hadir dalam menyediakan dukungan permodalan bagi usaha ekonomi pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari sebaran penduduk. Dan fungsi pengawasan merupakan bagian tugas monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah dalah hal penyaluran dalam penguatan permodalan bagi usaha ekonomi masyarakat desa.

Gerbang Emas Desa

BUMDes sebagai badan usaha dapat berperan sebagai lokomotif bagi berkembangnya usaha-usaha pedesaan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Usaha-usaha BUMDes dapat berbentuk (1) usaha jasa dalam bidang listrik desa, pengelolaan air bersih dan usaha jasa lainnya seperti pengelolaan kawasan wisata yang mulai tumbuh di desa; (2) pengelolaan keuangan mikro yang dapat membantu usaha-usaha mikro dan kecil agar tidak terjerat rentenir; (3) usaha penyewaan alat-alat pertanian seperti, mesin tanam padi, mesin panen, traktor dan mesin pengolahan pasca panen; (4) usaha distribusi perdagangan melalui grosir desa yang dapat menggairahkan bagi pengusaha kios-kios di pedesasan, sehingga tidak terdesak oleh pengecer besar yang sudah masuk sampai ke pelosok; (5) industri rumah tangga baik berupa kerajinan maupun usaha-usaha industri kecil makanan yang banyak berkembang; dan (6) usaha bersama/koperasi.

Bentuk-bentuk usaha seperti itu selain dapat menjadi lokomotif, juga dapat menggerakan roda ekonomi masyarakat desa, sehingga BUMDes dapat menjadi Gerbang Emas Desa yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa.

 

Pupun Purwana

Ketua Umum, Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia

 

 

 

 


LANGKAH-LANGKAH  STRATEGIS MEMBANGUN BANK BUMDes

The Dawam Rahardjo  Institue of Development (D-IDe)

 

p01-dawam-Rahardjo--ricky.img_assist_custom-279x350

Berikut adalah langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan gagasan Bank BUMDes berbasis sektor riil.  Dengan demikian, maka lembaga keuangan harus didasarkan pada dan diawali dengan pembangunan sektor riil yang telah dirancang sejak awal. Sektor riil inilah yang akan dijadikan proyek pembiayaan dari suatu lembaga keuangan yang dibentuk  dalam rangka penghimpunan modal awal. Langkah-langkah itu dapat diperinci sebagai berikut:

  1. Merancang proyek sektor riil, dalam hal ini pertama adalah produksi bibit unggul dan penanaman padi sawah dengan mempergunakan pupuk organik. Kedua membangun  jaringan warung angkringan sebagai outlet pemasaran beras.  Untuk itu perlu disusun konsep model usaha (business model), rencana usaha (business plan) dan rencana keuangan (financial plan) sebagai proposal proyek.
  2. Membentuk Badan Usaha di tingkat Nasional dalam rangka menghimpun modal dasar pembentukan Bank BUMDes yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BUMDes-BUMDes diseluruh Indonesia. Dengan asumsi satu desa satu BUMDes saja, maka akan ada 74 ribu BUMDes dan jika masing-masing punya saham 5 juta setiap BUMDes, maka akan terkumpul 1,85 T, sudah cukup untuk memulai usaha perbankan.
  3. Di tingkat lokal kabupaten dibentuk lembaga keuangan mikro syariah BMT dengan target anggota awal minimal 100 orang. Setoran modalnya Rp 1,- juta per anggota sehingga membentuk modal awal Rp. 100,- Juta.  Pada  10 kabupaten di DIY dan ex Karesidenan Surakarta dibentuk koperasi sekunder sebagai embrio Bank BUMDes dengan  modal terkumpul sebesar  Rp. 1,- M.
  4. Atas dasar tiga bentuk rencana itu, lembaga keuangan syariah menghimpun dana berdasarkan model musyarakah mukayyadah guna membiayai proyek yang dimulai dengan sebuah pilot proyek yaitu memproduksi bibit unggul dan menanam padi organik seluas 10 ha. Dengan biaya investasi sekitar Rp. 200,- juta per 10 ha di setiap kecamatan, jika ditanam di 100 kecamanan dalam satu kabupaten, maka lahan yang ditanami mencakup 1.000 ha per kabupaten, sehingga di 10 kabupaten akan ditanami 10.000 ha. Dana investasi yang dibutuhkan untuk 10.000 ha adalah Rp 200 M. Dana investasi akan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk itu akan dijalin kerjasama institusional dengan bank-bank penyalur KUR.
  5. Guna mengerjakan proyek diperlukan pelatihan tenaga kerja yang dipilih dari pemuda desa. Para pemuda kader desa dilatih dalam program pelatihan yang diselanggarakan oleh Pemda setiap kabupaten.
  6. Berdasarkan keanggotaan para pemuda desa yang terlatih dibentuk koperasi produksi sehingga terbentuk farmers based cooperative (koperasi petani). Pemuda desa anggota koperasi itu akan menggarap sawah rata-rata 0,5 ha per anggota yang dikerjakan secara kolektif dengan bantuan traktor. Modal usaha tani berasal dari pinjaman yang berasal dari dana desa yang diterima BUMDes yang disalurkan melalui dan dikelola oleh LKM/BUMDes di tiap kabupatan, BUMDes sendiri kemudian menampung dan memasarkan hasil produksi ke BOLOG atau pasar bebas sebagai trading house, melalui pasar bebas, produk beras akan dijual kepada jaringan toko/warung-warung yang dikelola dan dimiliki masyarakat.

Yogyakarta, 7 April, 2016