Menteri Desa: 7.300 Desa Gunakan Dana Desa Cegah Karhutla

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru menarik selang air saat memadamkan kebakaran di lahan gambut di Pekanbaru, Riau, 13 Maret 2016. Upaya pemadaman ini dilakukan melalui jalan darat maupun udara. ANTARA/Rony Muharrman

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru menarik selang air saat memadamkan kebakaran di lahan gambut di Pekanbaru, Riau, 13 Maret 2016. Upaya pemadaman ini dilakukan melalui jalan darat maupun udara. ANTARA/Rony Muharrman

SELASA, 26 APRIL 2016 | 02:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 7.300 desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan diminta pemerintah menggunakan sebagian dana desa untuk mencegah terjadinya kebakaran pada tahun ini.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pihaknya juga ikut menaruh perhatian besar terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air.

“Kurang lebih ada 7.300 desa di Indonesia , ini lah yang jadi fokus perhatian pemerintah pada tahun ini,” katanya di sela-sela pembukaan pertemuan nasional lingkungan hidup (PNLH) XII Walhi di Palembang, Senin (25 April 2016).

Marwan mengatakan dana desa yang diterima hingga Rp1,4 miliar untuk satu desa itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian karhutla.

Salah satunya, kata dia, masyarakat bisa menggunakannya untuk pembangunan kanal, sumur dan sumber air lainnya. Sehingga, Kementerian berharap desa tersebut bisa mengatasi langsung dan tidak kesulitan manakala terjadi kebakaran di daerah itu.

“Dana itu digunakan untuk membuat kanal dan menggali sumber air untuk jadi solusi kalau ada kebakaran bisa langsung diatasi,” ujarnya.

Meski mengarahkan pemakaian dana desa untuk pencegahan karhutla, namun pihaknya tidak mengatur berapa besaran dari total dana yang diterima tiap desa. Marwan mengatakan kementerian menyerahkan mekanisme alokasi dana desa sesuai musyawarah desa.

“Kalau masyarakat menghendaki bisa semua ke sana tidak apa, tidak masalah. Yang penting bagaimana di situ melibatkan masyarakat,” katanya.

Lebih jauh, Marwan melanjutkan, pihaknya juga berharap program pencegahan karhutla itu bisa menjadi program padat karya sehingga semua pihak di desa itu terlibat.

Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Sumsel mencatat realisasi dana desa Triwulan I Tahun 2016 sebesar Rp451 miliar atau 25,32%.

Kontribusi realisasi terbesar berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp126 miliar atau 27,94%, dan terkecil dari Kota Prabumulih sebesar Rp7 miliar atau 1,55%.

“Apabila dilihat per kabupaten atau kota, realisasi dana desa Triwulan I Tahun 2016 sebesar 60% yang merupakan realisasi Tahap I hanya ada di 6 Kab/Kota,” kata Kepala Kanwil DJPBN Sumsel Sudarso beberapa waktu lalu.

BISNIS.COM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *