Dana Desa Sebaiknya digunakan untuk Kesejahteraan

newsdesa

newsdesa

dana desa

Sabtu, 7 Mei 2016 13:32

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, melarang penggunaan dana desa untuk pembangunan kantor keuchik. “Dana desa tidak boleh untuk membangun kantor kepala desa atau pagarnya. Juga tidak boleh beli sepeda motor (dinas keuchik),” katanya.

Marwan menegaskan, dana desa hanya boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, jembatan, dan gorong-gorong pengairan. Membangun sarana dan prasarana di desa, seperti membangun Posyandu, Poliklinik Desa, dan membangun PAUD. Kemudian, untuk meningkatkan kapasitas ekonomi desa dengan membuat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

“Dan, pengerjaan tidak boleh dilakukan kontraktor atau pihak ketiga. Yang mengerjakan wajib penduduk desa setempat, tidak boleh penduduk desa lain. Beli pasirnya, batu batanya, usahakan juga di desa setempat, kalau sudah tidak ada, baru beli dari desa lain,” katanya.

Marwan juga menyebutkan pada 2016, Aceh menerima dana desa dari pusat Rp 3,8 triliun untuk 6.478 desa. Dana tersebut naik dibanding 2015 sebesar Rp 1,7 triliun.

Pelarangan penggunaan dana desa untuk pembangunan kantor keuchik memang mengejutkan banyak kepala desa dan warganya. Sebab, sebelumnya banyak kepada desa bersama warganya sudah merencanakan membangun kantor kades menggunakan dana gampong tahun 2016.

Di Aceh, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh, Ir Helvizar Ibrahim MSi, dari 6.474 gampong di Aceh saat ini, 4.411 di antaranya tidak memiliki kantor keuchik yang menyebabkan pelayanan pemerintahan desa tidak optimal. Tahun lalu, sejumlah desa ada yang sudah menggunakan dana desa untuk membiayai pembangun kantor keuchik. “Atas dasar itu, kita minta pengertian, kebijakan, dan dukungan Menteri Marwan Jafar agar mengizinkan dana desa disisihkan untuk membangun kantor keuchik,” kata Helvizar.

Pihak BPM Aceh melihat masih ada celah pemanfaatan dana desa untuk membangun kantor keuchik. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2015. Pada pasal itu disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah ada persetujuan bupati/wali kota.

Adapun persetujuan bupati/wali kota diberitakan pada saat evaluasi rancangan APBDesa. “Kalau sudah mendapat persetujuan tertulis dari bupati/wali kota, maka kantor keuchik pun bisa dibangun menggunakan dana desa. Payung hukum seperti ini yang kita upayakan harus ada,” kata Helvizar.

Kita setuju dengan apa yang disampaikan pejabat BPM Aceh Itu. Cuma, kita ingatkan bahwa penggunaan dana desa itu tidak boleh melangkahi aturan. Sebab, setiap rupiah dana desa yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota sebetulnya sangat berkewajiban membangun kantor-kantor keuchik di setiap gampong. Jadi, jangan dibebankan ke dana desa, tapi APBK-lah yang harus menyediakan dana pembangunan kantor kepala desa. Biarkan keuchik dan warganya berkreasi menggunakan dana desa untuk meningkatkan perekonomian warga dan gampong. Intinya adalah untuk kesejahteraan!

Sumber: Serambi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *