9 LANGKAH PENDIRIAN BUM DESA

Efrizal Syarief - Sekjen Bumdesindo

Efrizal Syarief – Sekjen Bumdesindo

Efrizal Syarief, Sekjen  Asosiasi Bumdesindo

bumdesindo.com, 27 April 2016

Dasar Hukum

Pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian,  Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

Apa bentuk legitimasi mendirikan Bum Desa ?

Legitimasi 1 :  Memperoleh Legitimasi Bupati melalui Perbub/ Wali Kota

Dalam sistem hukum, prakarsa Desa dalam mendirikan Bum Desa memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang: a) pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa; b) penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa;

Legitimasi  2 :  Legitimasi Desa Melalui Perdes

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa setempat

Legitimasi 3 :  Memastikan Bum Desa Masuk Dalam Perencanaan Desa

BUM Desa tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif)

 

Bagaimana Mendirikan dan Melembagakan Bum Desa?

Langkah 1: Mulai dari Prakarsa atau Inisiatif

Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa atau inisiatif Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Langkah 2 :  Sosialisasikan

Inisiatif sosialisasi rencana pendirian Bum Desa kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan)

“Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa”

Langkah 3 :  Melakukan Musyawarah Desa

Melakukan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian/ pembentukan BUM Desa. Di dalamnya dibahas: (a) Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUM Desa oleh BPD dan nantinya akan menjadi Pandangan Resmi BPD terkait BUM Desa; dan (b) Bahan Pembahasan tentang BUM Desa yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD

“Musyawarah Desa terdiri dari unsur BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasu menyepakati pendirian Bum Desa”

Langkah 4 :  Kajian Sederhana

BPD dan stakeholder desa  melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana untuk: a) menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis. b) mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa. c) merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum, d) klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha, e) organisasi pengelola BUM Desa termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUM Desa.

Langkah 5 :  Memilih dan Menetapkan Pengurus Bum Desa

Memilih dan menetapkan  susunan nama pengurus BUM Desa yang dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUM Desa mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUM Desa selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa

“Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”

Langkah 6 :  Menetapkan Modal Awal Bum Desa

Musyawarah Desa juga menetapkan modal awal Bum Desa bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa

Langkah 7 :  Menetapkan AD/ ART Bum Desa

Musyawarah Desa menetapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa.  Idealnya, secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian BUM Desa, ( Pasal 136 ayat  4, dan 5 PP Desa. Ketika BUM Desa ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUM Desa oleh Perdes Pendirian BUM Desa tersebut

Langkah 8 : Merumuskan dan Melaksanakan Rencana Aksi

Dalam Musyawarah Desa dibahas rencana kerja Bum Desa berdasarkan jenis usaha dan potensi desa dan juga membahas pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUM Desa

Program kerja yang sudah disusun dan ditetapkan dalam musyawarah desa, selanjutnya dilaksanakan oleh pengelola Bum Desa untuk mencapai tujuan pendirian Bum Desa

Langkah 9 :  Penetapan Perdes Pendirian Bum Desa

Penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa oleh Kepala Desa dengan melampirkan  AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes. Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa

Sumber Bacaan

  • Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
  • Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa
  • Buku bacaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *